Sekolah Bertaraf Internasional; Kebijakan Salah Kaprah

 Kebijakan menerapkan pendidikan Bertaraf internasional perlu mendapatkan kajian ulang. Setidaknya, itulah kalimat yang banyak terluncur dari para praktisi pendidikan. Menurut mereka, kebijakan ini belum melalui sebuah kajian yang mendalam. Sehingga banyak ditemukan kelemahan-kelemahan program tersebut. Lebih keras mereka menyebut program ini hanya sebagai eksploitasi komersialisasi pendidikan belaka.          

Banyak insan pendidikan menganggap kwalitas sekolah-sekolah Bertaraf internasional (SBI) ini tidak berbeda secara signifikan dengan sekolah standar nasional (SSN) atau standar nasional pendidikan ( SNP) yang peringkatnya dianggap lebih rendah.

Pelabelan Bertaraf internasional kebanyakan hanya mengacu pada perbaikan kulit luarnya saja, seperti kelas yang ber-AC, proyektor, dan fasilitas komputer serta laptop. Sementara dari segi pengajaran tidak jauh dengan sekolah-sekolah yang hanya Bertaraf nasional. 

Namun kita juga tidak boleh melupakan bahwa program pengadaan sekolah Bertaraf internasional merupakan amanat dari sistem hukum pendidikan nasional yang mengharuskan setiap kotamadya dan kabupaten setidaknya memiliki sekolah dasar dan menengah yang Bertaraf internasional.

Dasar pemikiran pemerintah untuk memasukkan program ini dalam produk hukum yang terkemas dalam sistem pendidikan nasional dinilai hanya berpihak pada kalangan tertentu. Latar belakang kebijakan ini adalah sebagai reaksi atas fenomena banyaknya orangtua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri. Langkah ini diambil tentunya karena sistem pendidikan di Indonesia dianggap tidak menjanjikan kualitas yang mereka idamkan. Pemikirannya, apabila pemerintah menyediakan beberapa sekolah dengan sistem pendidikan Bertaraf internasional, para orangtua ini tidak perlu lagi melirik sekolah lain di luar negeri. 

Tanpa melalui studi yang komprehensif, Kebijakan ini dinilai sebagai kebijakan yang salah kaprah. Pemerintah dinilai gagal untuk mengimplementasikan tujuan pendidikan yang menjunjung nilai-nilai egaliter. Seyogyanya, pendidikan yang berkualitas disediakan pemerintah di semua sekolah, bukan hanya di beberapa titik. Pemerataan kualitas pendidikan nasionallah yang seharusnya lebih banyak terpikirkan oleh pemerintah.

Jika sudah demikian, maka sebaiknya kebijakan tersebut direvisi. Sekolah-sekolah dalam bentuk non-standar nasional, termasuk SBI/RSBI, dikembalikan lagi ke model sekolah reguler.

Lebih jauh jika kita melihat tentang pelaksanaan sekolah Bertaraf internasional, maka kita akan menemukan banyak permasalahan yang memerlukan pembenahan. Karena itu tidak salah kiranya jika kita mengatakan bahwa konsep SBI/RSBI telah gagal.

            Diantara permasalahan yang mencolok adalah penetapan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mengajarkan beberapa bidang studi. Hal ini juga menimbulkan banyak masalah dan kontroversi. Kontroversinya adalah bahwa secara empirik ternyata kebijakan ini justru dapat menyebabkan merosotnya nilai dan kompetensi siswa di bidang studi yang diajarkan. Dapat dibayangkan betapa sulit peserta didik, selain harus mengusai bidang studi yang diajarkan juga harus memahami bahasa yang digunakan. Tentu ini bisa berdampak dalam kompetensi belajar.

            Dalam penggunaan bahasa Inggris yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam konteks pembelajaran berbagai mata pelajaran sudah barang tentu istilah-istilah bahasa Inggris yang digunakanpun berbeda-beda sesuai dengan konteks pembelajaran. Ini tentunya akan sangat menyulitkan peserta didik. Ide menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran digunakan secara serampangan dan di luar kaidah justru mengakibatkan kekacauan dan kemerosotan mutu pembelajaran. Lebih parah lagi jika tidak ditunjang dengan pendidik yang memiliki kompetensi bahasa Ingris sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

            Dengan demikian kita bisa melihat bahwa kebijakan sekolah Bertaraf internasional seakan-akan program yang dipaksakan Penggunaan standar internasional dengan mengadopsi sistem sekolah-sekolah internasional tersebut sebetulnya tidaklah esensial. Namun yang paling penting adalah peningkatan mutu pendidikan nasional kita.

            Terlepas dari persoalan-persoalan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, keberadaan sekolah Bertaraf internasional ini turut pula  menyumbangkan dikotomi sosial. Siswa yang bersekolah di sekolah internasional ini identik dengan mereka yang terlahir dalam strata sosial kelas atas. Sementara bagi siswa miskin haram hukumnya untuk menduduki bangku kelas internasional ini.   

            Karena itu tidak salah jika kiranya insan pendidikan memberikan kritik terbesarnya dengan menyamakan program sekolah Bertaraf internasional ini dengan legitimasi kepada sekolah untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Padahal komersialisasi pendidikan merupakan pengkhianatan terhadap pembukaan UUD 1945 yang menyatakan pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa.

            Setelah melihat fakta-fakta tersebut, kita sebagai insan pendidikan hanya bisa mengurut dada dan berdoa semoga kebijakan tersebut direvisi atau dikaji kelayakannya secara mendalam. Dengan studi kelayakan yang tepat, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan sistem pendidikan yang tidak diskriminatif dan ekslusif. Pendidikan yang sama rata dan inklusif merupakan harapan semua warga negara. Dengan demikian, tujuan founding father negara dalam mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia bisa terlaksana.

            Pendidikan adalah hak segenap warga negara, karena itu sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi rakyat. Dengan insan pendidikan yang cerdas, bangsa akan segera bangkit dari keterpurukan.